Mahfouz Ungkap Pergerakan Mencurigakan Treasury Rp 300 Triliun.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Minkopulukam) Mahfouz MD mengungkapkan dana fantastis Rp 300 triliun mengalir mencurigakan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfouz, yang juga Ketua Tim Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatakan temuannya berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pihaknya.

Sebagian besar transaksi keuangan yang dipertanyakan dilakukan dengan Dinas Pajak dan Kepabeanan (Ditjen).

“Saya menerima laporan pagi ini. Baru-baru ini ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di dalam Departemen Keuangan, yang sebagian besar berada di Kantor Pajak dan Bea Cukai,” jelas Mahfouz kepada staf media Jarja Mada. Universitas (UGM), Yogyakarta, Selasa (8/2/2023) Dikutip dari Tribun Jogya.

Mahfouz mengatakan, tim yang dipimpinnya bergerak menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang dana yang tersimpan di puluhan rekening Rafael Alon Trisambudu, pejabat IRS di IRS.

berjumlah 500 miliar rupiah.

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sedang menyelidiki transaksi rekening senilai Rp 500 miliar milik Rafael.

Namun, Mahfouz memastikan hasil transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun itu tidak masuk dalam hasil PPATK.

Dr. Mahfouz mengatakan, “Pertama, KPK mulai menyelidiki satu per satu, kemudian menyerahkan laporan selain dari Rp 500 miliar yang diajukan sebagai ketua tim anti pencucian uang. Saya bosnya,” jelasnya. .

Ia melanjutkan, “Anggota (tim yang memimpin pemberantasan pencucian uang) adalah Menteri Keuangan, Sekretaris dan Ketua Dewan Direktur PPATK (UGM), Bapak Ivan Justiabandana lulusan dari sini.”

akun 69 akuntan pajak

Kemarin, Mahfouz juga mengaku menginformasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang 69 pegawai IRS.

Mahfouz melaporkan kepada atasannya puluhan pegawai departemen pajak Departemen Keuangan karena diduga melakukan operasi pencucian uang.

Mahfouz menjelaskan pihaknya memperoleh data berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan melaporkan 69 pegawai.

“Saya kirim balik ke Pak Sri Mulyani. PPATK sudah melaporkan 69 petugas pajak atas tuduhan pencucian uang,” kata Mahfouz, Kepala Satuan Pencucian Uang dan Tindak Pidana (TPPU) di Kompas Tanah Abang. Jakarta Pusat, Selasa (3 Juli 2023).

“Pada September 2019, PPATK melaporkan 69 orang ke Menteri Keuangan.”

Lebih lanjut, Mahfouz membeberkan reaksinya setelah mendapat bocoran dari Sri Mulyani soal anak buahnya yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

“Oh iya, nanti saya cek” kata Mahfouz menirukan Sri Mulyani.

Mahfouz mengungkapkan, cara 69 petugas pajak melakukan operasi pencucian uang adalah dengan mentransfer sejumlah kecil uang.

Namun, kesepakatan dilakukan berulang kali.

“Deal size-nya kecil, dari 10 juta sampai 15 juta rupiah, tapi bisa 50 kali lebih besar,” kata Mahfouz.

Selain itu, menurut Mahfod, Sri Mulyani berjanji akan menindak tegas jika pejabat IRS terbukti melakukan pencucian uang.

“Wah, kebetulan sekali,” kata Mahfouz.

Selidiki kekayaan 69 pegawai Departemen Keuangan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) me-recall 69 pegawai yang memiliki aset tidak layak usaha.

Irjen Departemen Keuangan (Kimenko) Awan Normawan Noah mengatakan kemarin Senin (3 Juni 2023) somasi itu dikeluarkan.

“Kami mulai recall (69 pegawai Departemen Keuangan) sejak Senin,” kata Awan saat dihubungi , Selasa (3/7/2023).

Namun, dia tidak menyebutkan berapa jumlah pegawai yang dipanggil.

Yang pasti, dalam dua minggu ke depan, 69 pegawai terkait akan diperiksa dan diinterogasi secara tuntas.

Aset negatif pegawai mengacu pada Laporan Harta Kekayaan (LHK) tahun 2019 yang dilaporkan pada tahun 2020 dan LHK tahun 2020 yang dilaporkan atau dilaporkan pada tahun 2021.

“Target kami (recall) diharapkan selesai dalam waktu dua minggu,” pungkas Cloud.

Mulailah dengan Raphael

Kasus salah harta pegawai Rafael Alon Trisambudu akan memunculkan nama-nama pegawai pajak lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan pegawai IRS Selasa ini yang akan dimintai penjelasan soal asetnya.

Pahala Nainggolan, Deputi Direktur Pencegahan dan Pengendalian KPK, mengatakan KPK akan menyaring dulu mantan pejabat bea cukai dan pajak sebelum mengungkapkan harta pribadi pejabat pajak selain Rafael Alon Trisambudu.

“Namun yang bisa kami konfirmasikan besok akan diumumkan pegawai IRS lainnya yang akan melakukan verifikasi LHKPN,” kata Pahala dalam rapat di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2023).

Pahala mengatakan pemeriksaan petugas pajak akan menunjukkan seperti apa pola “preman” di lingkungan DJP.

Menurutnya, Rafael Alon Trisambudu memiliki banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak.

KPK kemudian menemukan adanya pola yang digunakan kelompok tersebut untuk menyembunyikan kekayaannya.

“Karena dia berhubungan dengan [Raphael] ini,” kata Pahala.